Kasus korupsi pengadaan Chromebook yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, masih menjadi perhatian publik. Setelah majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara, muncul berbagai tanggapan yang mempertanyakan dasar putusan hingga dugaan adanya campur tangan pemerintah dalam proses hukum.
Menanggapi isu tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sedang berjalan.
Sebagian pihak menilai perkara tersebut hanya berkaitan dengan harga pengadaan laptop yang dianggap terlalu mahal. Pendapat itu juga diperkuat oleh sejumlah pihak yang mengutip hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang menyebut harga perangkat pada periode pengadaan masih berada dalam kisaran yang wajar.
Namun, di sisi lain, putusan hakim menunjukkan bahwa perkara ini tidak hanya berkaitan dengan harga barang yang dibeli.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai persoalan utama terletak pada proses penyusunan kebijakan pengadaan perangkat digital untuk program pendidikan.
Hakim menilai spesifikasi pengadaan akhirnya mengarah pada penggunaan Chromebook sehingga pilihan perangkat yang dapat mengikuti proses pengadaan menjadi lebih terbatas.
Menurut putusan, kondisi tersebut dinilai memberikan keuntungan bagi ekosistem tertentu dan menjadi salah satu pertimbangan dalam perkara korupsi yang diadili.
Jaksa juga mengungkap adanya dugaan konflik kepentingan dalam proses tersebut.
Dalam persidangan disebutkan adanya pertemuan dengan pihak Google Asia Pasifik sebelum kebijakan diterbitkan. Setelah proyek berjalan, Google diketahui melakukan investasi pada perusahaan induk awal Gojek.
Karena Nadiem Makarim masih memiliki keterkaitan kepemilikan saham pada periode tersebut, jaksa menilai terdapat dugaan konflik kepentingan yang kemudian menjadi bagian dari dakwaan.
Seluruh dalil tersebut telah dinilai oleh majelis hakim dalam proses persidangan.
Selain pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sekitar Rp809 miliar.
Nominal tersebut bukan merupakan denda, melainkan uang pengganti yang menurut putusan hakim berkaitan dengan keuntungan yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.
Jumlah itu juga lebih kecil dibanding tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta uang pengganti lebih dari Rp5,6 triliun.
Di tengah munculnya berbagai spekulasi, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah tidak mengintervensi proses hukum terhadap Nadiem Makarim.
Menurut Yusril, seluruh proses penanganan perkara merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan yang bekerja secara independen sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ia juga menyoroti sejumlah perbincangan publik setelah sidang berlangsung, namun menegaskan bahwa pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan.
Kasus ini masih memunculkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat.
Sebagian menilai putusan hakim telah didasarkan pada proses pembuktian di persidangan, terutama terkait dugaan konflik kepentingan dan proses penyusunan kebijakan.
Sementara sebagian lainnya berpendapat perkara ini merupakan bentuk kriminalisasi terhadap sebuah kebijakan publik.
Perdebatan tersebut diperkirakan masih akan terus berlangsung seiring bergulirnya proses hukum berikutnya.
Sumber:
• Kompas.com — Breaking News: Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Chromebook (31 Juli 2026)
• Hukumonline.com — Poin-poin Pertimbangan Hakim, Dissenting Opinion, dan Respons Mahkamah Agung terkait Putusan Nadiem Makarim (Agustus 2026)
• CNN Indonesia — Hotman Paris Sebut Audit BPKP Nilai Harga Chromebook Wajar, Bela Nadiem Makarim (Agustus 2026)
• Tempo.co — Jaksa Ungkap Dugaan Konflik Kepentingan dan Investasi Google dalam Sidang Nadiem Makarim (Juli–Agustus 2026)
• Antara — Yusril: Pemerintah Tidak Mengintervensi Proses Hukum Nadiem Makarim (Agustus 2026)
• WartaKotaLive — Yusril Soroti Prosedur Penutupan Sidang Vonis Nadiem Makarim (Agustus 2026)