Setelah beberapa hari aksi demonstrasi berlangsung, perwakilan mahasiswa akhirnya diterima langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun pertemuan tersebut tidak berakhir hanya dengan dialog dan penyerahan aspirasi. Mahasiswa justru memberikan ultimatum kepada pemerintah untuk menunjukkan tindak lanjut nyata dalam waktu lima hari.
Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan karena disampaikan setelah pertemuan resmi dengan wakil presiden, bukan di tengah aksi jalanan.
Di tengah berbagai aksi demonstrasi yang menyoroti sejumlah program pemerintah, perwakilan mahasiswa memperoleh kesempatan berdialog langsung dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyampaikan berbagai kritik dan aspirasi terkait sejumlah kebijakan yang sedang menjadi perhatian publik.
Dua program yang paling banyak disorot adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa setelah berbagai tuntutan sebelumnya disampaikan melalui aksi demonstrasi.
Mahasiswa tidak hanya menyampaikan aspirasi secara lisan.
Mereka juga menyerahkan memorandum yang berisi tuntutan, rekomendasi, serta berbagai catatan terhadap kebijakan pemerintah.
Dokumen tersebut menjadi bentuk resmi dari aspirasi yang selama ini mereka suarakan.
Menurut perwakilan mahasiswa, tujuan memorandum bukan sekadar menyampaikan kritik, tetapi juga mendorong adanya langkah konkret dari pemerintah.
Bagian yang paling menarik perhatian publik muncul setelah dialog selesai berlangsung.
Perwakilan mahasiswa memberikan tenggat waktu 5 × 24 jam kepada pemerintah untuk menunjukkan perkembangan nyata atas berbagai tuntutan yang telah disampaikan.
"5 × 24 jam untuk menunjukkan tindak lanjut yang progresif."
Menurut mahasiswa, apabila dalam jangka waktu tersebut tidak terdapat langkah nyata yang dapat dibuktikan, maka pemerintah dianggap mengabaikan hasil dialog yang telah dilakukan.
Mahasiswa juga menggunakan istilah yang cukup tegas dalam pernyataannya.
Mereka menyebut bahwa apabila memorandum tersebut diabaikan, pemerintah dapat dianggap mengalami cacat legitimasi moral.
Pernyataan ini tidak berkaitan dengan legitimasi hukum maupun konstitusional.
Yang dimaksud adalah kepercayaan publik terhadap keseriusan pemerintah dalam menanggapi aspirasi masyarakat dan menjalankan komitmen yang telah disampaikan.
Karena itu, isu yang muncul bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga menyangkut hubungan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
Di sisi lain, Gibran menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi secara damai.
Ia menegaskan pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola berbagai program yang menjadi perhatian publik.
Termasuk di antaranya Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
Menurut Gibran, pemerintah ingin memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan terhindar dari praktik korupsi.
Tidak lama setelah pertemuan tersebut, Gibran juga mengajak lima mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mengikuti kunjungan kerja ke sejumlah daerah.
Agenda itu mencakup kunjungan ke Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, hingga Papua.
Tujuannya adalah memperlihatkan secara langsung pelaksanaan berbagai program pemerintah di lapangan.
Langkah ini dipandang sebagai upaya membuka ruang dialog yang lebih luas antara pemerintah dan mahasiswa.
Namun sebagian pihak menilai kunjungan tersebut belum tentu menjawab seluruh tuntutan yang telah disampaikan dalam memorandum.
Setelah pertemuan berlangsung, perhatian publik mulai bergeser.
Pertanyaannya bukan lagi apakah mahasiswa sudah diterima oleh pemerintah.
Melainkan apakah pertemuan tersebut akan menghasilkan perubahan kebijakan yang benar-benar dapat dirasakan.
Bagi mahasiswa, dialog hanyalah langkah awal.
Yang lebih penting adalah tindak lanjut, perbaikan, dan keputusan nyata yang dapat dilihat masyarakat.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa hubungan antara mahasiswa dan pemerintah memasuki fase yang berbeda.
Fokusnya tidak lagi sekadar penyampaian aspirasi, tetapi juga pengawasan terhadap komitmen yang telah disampaikan dalam forum resmi.
Karena pada akhirnya, kepercayaan publik tidak dibangun dari pertemuan atau pernyataan semata.
Kepercayaan tumbuh ketika janji diterjemahkan menjadi tindakan yang benar-benar terlaksana.
Sumber
• DetikNews — Perwakilan Mahasiswa Diterima Wapres Gibran, Ini yang Disampaikan (17 Juni 2026)
• Kompas.com — Janji Perbaiki MBG-Kopdes, Gibran: Kita Pastikan Setiap Rupiah Bebas dari Korupsi (18 Juni 2026)
• Kompas.com — Gibran Kunjungan Kerja ke NTT hingga Papua, Ajak 5 Mahasiswa (18 Juni 2026)
• Pernyataan perwakilan mahasiswa terkait memorandum dan ultimatum 5×24 jam
• Keterangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai MBG dan Koperasi Desa Merah Putih